Metrokitanews.com, Kota Tangerang – Ketua AKRINDO DPD Provinsi Banten, Franky. S Manuputty menyayangkan dan prihatin dengan adanya nasib kuli (buruh-red) proyek Pemerintah yang diduga tidak menerima upah (gaji-red) dan hanya mendapatkan bayaran dari hasil membobol atau memotong besi paku bumi yang dijual ke pengepul.
“Negara sudah merdeka, tapi masih ada yang memperkerjakan buruh dan tidak digaji. Mereka disuruh memotong besi dan menjualnya ke daerah Jakarta Barat untuk menghidupkan keluarganya di Kampung selama bekerja di daerah Kota Tangerang. Sunggu keterlaluan,” ujar Franky kepada awak media, Rabu (10/8/2022).
“Padahal potongan besi itu milik Negara, tentunya harus dilaporkan ke Negara sesuai dengan aturan dan ketentuannya,” ucap Franky.
Sebagai perwakilan masyarakat, lanjut Franky, kami menduga adanya kejanggalan proyek Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Cisadane Barat yang dikerjakan oleh PT TIRTA RESTU AYUNDA.
“Kami akan melaporkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC2) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten perihal Proyek Rehabilitasi anak sungai Cisadane. Ada dugaan penyimpangan anggaran pekerjaan yang tidak sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan,” katanya.
“Kami juga mendesak pihak Kejati Banten untuk memeriksa segera sejumlah pihak terkait,” tambahnya.
Dalam setiap pekerjaan insfrastruktur, baik sumber anggaran dari IPDMIP, APBD maupun APBN harus diawasi agar tidak ada penyelewengan.
“Anggaran yang dikucurkan ke proyek itu adalah uang rakyat. Jadi harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Diketahui, Proyek Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Cisadane Barat, D.I Cisadane IPDMIP Kabupaten Tangerang, dengan Nomor kontrak HK.02.03/PPK IRWA- SNVT PJPA CC/IV- 2022/, di kerjakan oleh PT TIRTA RESTU AYUNDA, dan diawasi oleh PT. IKA ADYA PERKASA sebagai Konsultan Supervisi, dengan nilai kontrak Rp52.491.337.000,-, dengan sumber dana dari Integrated Participatory Develovment And Management Of Irigation Program (IPDMIP) LOAN (AIIF- ADB).
(Red/tim)